Apakah Benar Pemerintah Ternak Buzzer?

Buzer pemerintah. Kalau mau kontrol narasi di Indonesia di tahun 2026, kalian enggak butuh TV, enggak butuh koran, kalian cuma butuh 40 akun dengan 4 miliar views sebulan. Dan komunikasi pemerintah atau Bakom RI merangkul New Media Forum. Kami menyambut hangat kehadiran teman-teman dari New Media Forum, mitra baru dari Badan Komunikasi Pemerintah dalam ekosistem media digital di Indonesia. Itu di tanggal 6 Mei 2026, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari, eh Kodari dia naik podium di konferensi pers dan emang bikin heboh banget. Pemerintah sekarang punya mitra baru dari ekosistem new media Indonesia. Udah tahulah ya ini arahnya ke mana. Dan disebut 40 nama. Holcatif, narasi, kok bisa ngomongin uang, dagelan big alpha, bapak-bapak, USS fit, sama ada puluhan lainnya lah. Bilangnya secara kolektif punya 100 juta follower dan 4 sampai 6 miliar views per bulan. Narasinya tuh sebenarnya sederhana, kita mau kolaborasi sehat, pemerintah mau lebih dekat ke publik digital. Bentar ya, jangan beropini dulu ya. Karena justru itu letak permasalahannya. Dalam kurang dari 24 jam langsung keos, narasi, klarifikasi, ngomongin uang klarifikasi, Bapak-Bapak ID klarifikasi semuanya klarifikasi. tiba-tiba NKSHI tulisannya bukan bazer pemerintah. Dan di sini yang bikin gua penasaran karena sendiri klarifikasi enggak ada kontrak, enggak ada arahan editorial, emang enggak mengikat kemitraannya. Makanya gua bingung nih kalau emang enggak ada apa-apa, kenapa sepanas ini dan gua ngerti apa yang di pikiran mayoritas orang. Tapi kita harus mulai dari kronologinya dulu.

IMMF ini memang sebenarnya perlu ada. Asal kalian tahu media-media kayak kok bisa ngomongin uang vokatif, sebenarnya kita-kit lah itu hidup di ruang yang namanya abu-abu secara regulasi. Iya. Jutaan follower punya pengaruh besar ke opini publik, tapi secara hukum enggak masuk ke undang-undang pers, enggak terdaftar di dewan pers, enggak ada standard cover both sides, enggak ada penanggung jawab editorial yang jelas. Ngomongnya tinggal ngomong dan omongan itu menggerakkan masa dan bebas. Tapi ya karena bilangnya media, mereka butuh tempat bergabung. akhirnya dibikin forum sendiri INMF yang diinisiasi secara independen dari Juli 2025. Jadi ini jauh nih sebelum Khodari jadi kepala Bakom bukan dibentuk pemerintah jadi ruang buat kolaborasi. Nah, dari yang gua baca di tanggal 5 Mei 2026 INMF datang ke Bakomong. Bukan dipanggil ya, tapi atas permohonan audiensi dari INMF sendiri. Ini yang gua baca ya, kalian bisa koreksi kalau misalnya salah. Jadi ya sifatnya perkenalan. Ada satu dokumen judulnya New Media Forum 2026. peta ekosistem, nama-nama media, bukan kontrak, bukan daftar komitmen, bahkan bukan daftar yang sudah diapprove dari masing-masing media itu. Timoti Marbun perwakilan INMF udah bilang tegas, enggak ada komitmen apapun. Nah, tapi inilah menurut gua ya. Besoknya Kodari bawa dokumen itu ke pers, bilangnya sebagai daftar mitra baru Bakom. Padahal banyak nama di list itu. Mereka sendiri enggak tahu mereka dimasukin di daftar itu. Bakom sendiri akhirnya ngelurusin loh penyebutan nama-nama itu didasarkan pada dokumen INMF, bukan atas persetujuan media yang bersangkutan. Jadi kalau secara fakta ini tuh miscom atau framing yang jauh menurut gua ironis. Ini badan komunikasi tapi komunikasinya miss. Sebenarnya kalau ngomongin tentang masalahnya udah titik sampai sana udah miss. com. Tapi gua jadi penasaran, ada lagi satu layer yang jauh lebih penting yang ujung-ujungnya kayaknya perlu gua bahas juga deh.

Kan udah dibilang enggak ada kontrak, enggak ada arahan editorial, dan langsung banyak orang, "Wuh, aman dong, akhirnya media-media favorit gua ini enggak dibeli sama perintah. " Aduh, tapi menurut gua ini justru problem yang paling mendalam ya. Kalau ada kontrak, ada bukti, ada dana yang mengalir, ada jejaknya bisa diaudit, bisa dikritik, bisa diperkarakan. Justru masalahnya kalau enggak ada kontrak dan berdasarkan kedekatan. Karena enggak ada yang bisa buktiin ini sebenarnya titipan dari siapa. Diminta bantuan, enggak ada yang bisa dilacak gitu. Dan balik lagi ke zaman-zaman opini orang dibeli dan enggak ada yang tahu. Enggak usah jauh-jauh gua sampai sekarang aja masih dituduh, "Oh, lu bayaran Soros ya? Oh, lu ada dititip sama pihak A, pihak B ya. " Buset, Bro. Emang segitunya orang tuh enggak percaya sama orang ngomong apa di publik. Jadi, setiap orang emang harus ada filternya sendiri, tapi emang itu berbahayanya. Nah, makanya ada badan namanya Safenet. Dia udah lama nyatat ini. Direkturnya bilang pendekatan merangkul secara informal justru lebih susah dilacak daripada ngebayar propaganda konvensional. Gua kasih bayangan ya, misalnya kalian teman nih dan enggak ada kontrak, tapi kalian suka ditraktir sama teman ini, lama-lama enggak disalerin, kalian jadi canggung buat ngekritik dia di depan publik. Kalian enggak dipaksa loh dan kalian enggak dibayar. Tapi karena sistemnya sendiri yang bikin enggak enak, ini namanya soft capture dan integritas itu memang harus dipegang keras. Dan itu yang harus benar-benar kita pantau secara kritis tanpa menunjuk jari dulu tanpa bilang ini buzer, ini bukan buzer. ini dibayar Soros. Lu filter sendiri lah pakai otak lu. Mana yang make sense, mana yang enggak. Konsisten enggak narasinya? Karena ada data yang menyeramkan. Dan ini disebut sendiri sama menteri. Pas Pemilu 2024 kemarin, semua suara yang ada di ruang digital 92%-nya itu buzer. Artinya 8% dari percakapan digital ini yang paling krusial. Padahal lo ini demokrasinya itu enggak kedengaran. Dan Indonesia bukan satu-satunya negara yang main di area ini. Di Thailand, pemerintah pernah langsung ngeblokir media penyiaran yang dianggap membahayakan negara. Singapore punya namanya POma Protection from Online Falsehood and Manipulation Act. Dia kasih wewenang ke menteri buat paksa media koreksi konten secara sepihak. Singapura kan otoriter. Memang Indonesia belum separah itu. Tapi satu hal yang bagus, hampir semua media-media yang tadi gua mention mereka enggak diam. Mereka langsung ambil sikap dan itu sinyal oke. Sinyal bahwa ekosistem ini itu masih punya backbone. Tapi jangan sampai tanpa disadarin, garis batas antara jurnalisme independen sama komunikasi publik pemerintah itu lama-lama kabur. Jadi kita harus sedikit bahas angkanya dulu.

Mumpung kita lagi bahas topik ini, ada satu angka yang kalian harus gua ingatkan. Indonesia ada di peringkat 129 dari 180 negara di indeks kebebasan pers. Dan ini bukan anomali, ini konsisten. Konsisten memburuk. Dari peringkat 111 ke peringkat 127, sekarang peringkat 129. RSF eksplisit nyorotin oligarki media yang terkait kepentingan politik dan manipulasi informasi melalui influencer berbayar. Itu faktor utamanya kenapa rating kita turun. Belum lagi aliansi jurnalis Indonesia catat 91 kasus kekerasan terhadap jurnalis itu di 2025 loh. Nah, makanya homeless media ini yang independen. Ya memang harus diapresiasi tapi at the same time ya kalian punya filter kritis untuk ngawasin juga biar justru enggak nyiptain standar ganda, konflik kepentingan atau ruang penyebaran informasi yang lepas dari akuntabilitas publik. Itu katanya ini bukan suara aktivis, ini suara legislatif dan itu concerning. Nah, makanya pas media konvensional udah banyak nih yang terkonsolidasi dan sebenarnya kelihatanlah kepentingan politik sama kepentingan bisnisnya. platform-platform yang ada di sosial media sekarang justru jadi ruang yang masih dipercaya sama publik karena dianggap independent in a way enggak punya backingan korporat gede dan kontennya terasa organik dan jujur. Itu yang paling berharga. Bukan followers-nya, bukan views-nya, tapi kepercayaan audience. Tapi kita harus ingat kepercayaan itu rapuh kalau tiba-tiba ada nih kedekatan dengan pemerintah. Bahkan kalau enggak ada kontraknya persepsi publik kan bisa geset. Gua pun juga bisa tiba-tiba di apaan sih nih remo nih sampah. Wajarlah kalau audiens kritis ini konten mereka jujur atau enggak ya? Ada yang ngatur enggak ya? Wajar. Dan menurut gua kalau kalian punya pertanyaan itu, setiap kalian nonton video gua, gua malah happy. Itu bagus. Karena itu filter paling kuat untuk apapun yang lagi dimainin. Kalau dimainin sama oligarki atau pemerintah atau siapapun yang pengin propaganda ABC terjadi. Jadi summarynya gini, INMF, media-media ini mereka ancaman atau peluang.

Harusnya kalau kalian kritis dan nonton sampai sini, ini bukan sesimpel pemerintah mau kontrol media. Menurut gua itu over simplifikasi lah. Ini kita husnuz zone dulu ya. Mungkin aja emang mau ngebuka akses komunikasi publik yang lebih luas di era digital. Kami yang terbaik adalah kita bisa e engage agar membuat kualitas new media semakin meningkat. Mungkin aja memang INMF sampai sekarang genuinely independen dan enggak mau dikooptasi. Dan memang faktanya mayoritas media yang disebut itu yang keluarin klarifikasi jelas menunjukin mereka enggak mau masuk dalam narasi itu. Tapi kan sekarang pertanyaannya udah bukan soal niat, bukan soal kontrak lagi nih. Pertanyaannya itu soal sistem dan insentif yang ada di konteks Indonesia dengan 92% itu bazer pas kemarin pemilu, ranking 129 dalam kebebasan pers, track record soft capture yang udah kedokumentasi sama safenet ini tuh semuanya resiko. Dan menurut gua yang lebih berbahaya daripada kebebasan berbicara itu kebebasan berpikir. Kalau kita disodorin terus sama sesuatu yang sudah terstruktur, mereka enggak sadar itu terstruktur, pikiran kita berubah, pikiran kita jadi enggak punya opini, itu yang harus diwaspadain. Jadi, gua udah sisip-sisipin take gua tentang masalah ini. Bola paling gedenya adalah di kalian. Konten apapun yang kalian nonton di publik selalu punya layer kritis. Apakah ini genuine atau tidak, apakah ini jujur atau bohong, ini beneran atau hoak. Dengan ada itu, itu udah ada ultimate win yang pemerintah manaun itu enggak bisa atur dari hidup kalian. Gua ulangin ya, kalau kalian nonton video gua, jangan telan mentah-mentah, jangan setuju sama gua, mau tuduh gua sebagai bayaran Soros, silakan. Setidaknya kalau opini itu berasal dari pemikiran kritis kalian sendiri, go ahead. Tapi kalau opini itu datang dari sisipan-sisipan orang lain yang bukan opini kalian sendiri, itu yang kalian harus evaluasi. Gua mau lihat ada yang komen di bawah enggak remon bayaran soros gitu. Coba deh orang itu evaluasi itu dari pemikiran kritisnya sendiri atau dari sisipan orang. Karena kalau dari pemikiran kritisnya sendiri, kalau gua ajak dia dialog dan dia bisa menjelaskan dari A sampai Z, kenapa gua bayarin Soros dan kalau misalnya terbukti gua kasih dia 10 miliar deh. Tapi ya itu resikonya ruang publik, kita sendiri harus bisa filter dan itu resikonya gua sebagai kreator yang taruh diri gua di ruang publik. Gua enggak mau kalian terlalu mentah-mentah, tapi menurut kalian gimana selama pemilu terakhir ada improvement enggak di ruang digital ini? See you guys next video. Bye- bye.